uu 25 2009. perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain. uu 25 2009

U: Indonesia: Pemrakarsa: Nomor Peraturan: 96: Tahun Peraturan: 2012: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta:. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh. E. DALAM Undang-Undang No. UU No. Mencabut. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 18-07-2009 / 18-07-2009 Sumber - Subjek:Kepatuhan Terhadap UU No. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. KETENTUAN PENUTUP. bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. bahwa negara berkewajiban melayani setiap. 2K views. Tipe Dokumen. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita. Bagikan di | Cetak | Unduh . Pasal 31 UU No 25 tahun 2009: (1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. dalam UU No. Dicabut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. rtf Author: user Created Date:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 26. Bidang. pdf. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . D. Program Penilaian Kepatuhan ini dimulai sejak 2015 masih menggunakan nomenklatur. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909. 25 Tahun 2009 Sedangkan Ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a. Indonesia, Pemerintah Pusat. UU No. 2009. 25. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pertimbangan sebagai latar belakang munculnya UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah: a) bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Asas di atas menjadi standar kualitas yang harus selalu. Selanjutnya dapat diketahui, pemerintah telah mengatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib berpedoman pada asas di atas. Susilo Bambang Yudhoyono telah dirilis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Tahun 2009 adalah: a. diskriminasi, kolusi, nepotisme, dsb. a. a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 9 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) huruf c menyatakan : Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik di deskripsikan pada Pasal 23 dan 24. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 ayat (3) Pelayanan barang publik meliputi: 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. pada UU No. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya. 6873, jdih. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan. Solusi Meningkatkan Aparatur Yang Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Publik Agar diperoleh SDM yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan dan pekerjaan dengan. . 5066 , LL SETNEG : 21 HLM. Therefore, it was issued Law No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 (UU/2009/23) (2009) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. 27. 25, LN. Undang-Undang No. Kementerian Komunikasi dan Informatika:. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 96 tahun. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Diunggah oleh Mheymi Yanti. Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 26 April 2008 Tanggal Berlaku. Makassar, Program Penilaian Kepatuhan pada Undang-Undang No. E. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. pada UU No. NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. peraturan perundang-undangan. 2012. Undang-undang (UU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. satuan kerja unit pelayanan publik. I. Nomor 47241; 25 Negara 112. NOMOR 16 TAHUN 2009. U. Preparing. UU No. Pelayanan. UMUM. selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau. merumuskan kebijakan nasional tentang. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. TENTANG. Undang-undang republik Indonesia No. l. Pelaksana. 2009, No. Kendala tsb disebabkan oleh belum dikeluarkan Peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup, mengenai sistem pelayanan terpadu, mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan, mengenai. (Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009) Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: a. (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. bahwa negara. 11. Untuk itu, masyarakat berhak menerima pelayanan publik terkait kebutuhannya baik untuk hal yang bersifat administratif ataupun kebutuhan lain. Hai Kito • 652 views. 25. 25/2009 inipun masih memiliki berbagai ancaman, seperti informasi yang disampaikan masih tidak akurat, tidak lengkap, tidak utuh dan tidak memublikasikan maklumat pelayanan kepada masyarakat dan hal ini bertentangan dengan Pasal 15 (b) UU 25/2009. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Admin Talaud 02 April 2019 Dilihat : 4052 . pada tanggal 25 Maret 2009. Jakarta:1980. perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: pada UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2009. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 25 : Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: a. PRESIDEN REPUE3ili4. 52 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. Satu dekade pelaksanaan UU 25/2009 mencapai sejumlah kemajuan pelayanan yang bermanfaat bagi publik. Isi. 25 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pelayanan Publik telah memasuki tahun keenam dan masuk dalam RPJMN 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2009. • Terwujudnya Batasan & Hubungan Yg Jelas Tentang Hak, Tanggung Jawab; • Kewajiban & Kewenangan Seluruh Pihak Yg. U. NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 100, TLN NO. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 25 Maret 2009: Tanggal Pengundangan: 25 Maret 2009: Sumber: LN 2009 (62): 11 hlm: Lokasi: Jakarta: Subyek: MENJADI UNDANG-UNDANG - PERPAJAKAN - TATA CARA - KETENTUAN UMUM - UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 - PERUBAHAN KEEMPAT - PENETAPAN. Undang-undang (UU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009. pdf: Detail : Peraturan Menteri (PERMEN) 3 / 2009 : JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : PERMENPAN_3_2009. UU No 25 th 2000 ttg Program Pembangunan Nasional Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. Status Regulasi. JAKARTA – Selama tiga belas tahun, pelayanan publik di Indonesia diatur lewat Undang-Undang (UU) No. Peraturan mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan publik, pelayanan yang diberikan tentunya sangat luas dan beragam, dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan. sancoko coko. UU No 25 THN 2009 TTG Pelayanan Publik. Klik : 12,608. Tags. Perubahan juga dilakukan pada UU No. FULL TEXT. PKPA. 25. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. 112 , TLN NO. Gada topik yang akan datang suratnya by keyzia9tobing(UU 25/2009) Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang (UU) NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. E. 46. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (UU/2009/28) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. 2002. Kemitraan Pendidikan Badan Bahasa dan Al-Azhar dalam Pengembangan BIPA; Menduniakan Karya Sastra. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Sembunyikan. Undang-undang (UU) NO. Disahkan oleh. UU 7 TAHUN 2021: Judul: Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 7: Tahun: 2021: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan:. TENTANG DATABASE PERATURAN. f (3) Biaya/ tarif pelayanan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 2. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 5. U Badan: Nomor: 25: Tahun Penetapan: 2009: Tempat Penetapan: Tanggal Penetapan: 1 Januari 1970: Tanggal Pengundangan:. (2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan. (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang saat ini berlaku sudah berusia sekitar 13 tahun. peraturan. Tempat Penetapan. TENTANG DATABASE PERATURAN. [email protected][email protected] Legal Analysis Pusat Data Premium Stories. Jakarta Tanggal Penetapan. The. Tempat Penetapan. Mengingat: 1. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2009. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. DAFTAR UNDANG-UNDANG JUMLAH PUTUSAN. Download. Pendahuluan Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Repulik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-undang dasar negara tentang pelayanan publik yang meliputi pengaturan hukum, norma, dan ajaran terkini untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap.